Ilustrasi: Pexels.com Salah satu persoalan pelik bangsa Indonesia yang tak kunjung usai adalah korupsi. Sudah tak terhitung berapa ba...

Lawan Koruptor dengan Melapor

Ilustrasi: Pexels.com

Salah satu persoalan pelik bangsa Indonesia yang tak kunjung usai adalah korupsi. Sudah tak terhitung berapa banyak pejabat dengan posisi penting terjerat kasus korupsi. Mulai dari bupati atau wali kota, gubernur, anggota dewan, bahkan hakim yang notabene adalah pengadil itu sendiri. Tak hanya itu, praktik pencurian uang rakyat ini juga tejadi di desa-desa. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2016 terdapat 62 kasus korupsi di desa yang menyebabkan negara rugi sebesar Rp 18 miliar1. Untuk itu, komitnen memerangi korupsi terus digalakkan. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja untuk memberantas atau paling tidak mengurangi praktik korupsi di Indonesia.

Akan tetapi, para koruptor sepertinya belum juga mendapatkan efek jera. Berdasarakan data dari ICW selama tahun 2016, sebanyak 482 kasus korupsi terjadi di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 1.101 tersangka dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,45 triliun2. Melihat itu, tak heran jika pada tahun 2016, Indonesia berada pada pringkat ke-90 dari 176 negara dalam persoalan korupsi3. Data yang dirilis oleh Tranparansi Internasional (TI) tersebut menujukkan bahwa korupsi di Indonesia dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Maraknya kasus korupsi ini sebetulmya tidak datang begitu saja. Praktiknya sudah berlangsung turun-temurun, menjadi kebiasaan, dan mendarah daging di tubuh sebagian manusia Indonesia. Praktik korupsi ini sepertinya benar-benar telah membudaya atau kalau meminjam istilah mantan ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, korupsi di Indonesia sudah menjadi hukum adat4. Kalau hal ini terus terjadi, yakin dan percaya negara ini tak akan pernah maju.

Sumber: Katadata.co.id

Ada banyak faktor mengapa praktik ini terus-menerus terjadi hingga hari ini. Tapi, jika kita menganalisanya melalui konsep segitiga kecurangan5, bisa jadi penyebabnya hanya ada tiga. Pertama adalah tekanan (pressure). Adanya tekanan, misalnya karena kebutuhan yang mendesak, membuat seseorang terdorong untuk berbuat korupsi. Kedua adalah peluang (opportunity). Faktor kedua ini berkaitan dengan pengendalian internal. Orang-orang melakukan korupsi karena negara tak dapat mencegah atau bahkan mendeteksinya. Ketiga adalah pembenaran (rationalization). Para koruptor selalu mendapatkan dalih pembenaran atas korupsi yang mereka lakukan.

Dari ketiga kondisi tersebut, yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah rationalization sebab kondisi ini sangat terkait dengan kebiasaan yang telah ada. Orang akan dengan entengnya melakukan pembenaran dengan mengatatakan “saya korupsi sebab semua orang juga korupsi” jika ada kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Bayangkan, misalnya dalam sebuah organisasi terdapat kebiasaan berbuat curang yang telah mendarah daging. Kemudian, pada suatu waktu, organisasi itu merekrut anggota baru. Si pendatang baru ini kemungkinan besar akan terjerumus dalam pusaran kecurangan yang dilakukan organisasinya. Tidak semua individu akan melakukan seperti itu memang, tapi dalam hal-hal tertentu idealisme kadang-kadang dipinggirkan. Pada titik itulah pembenaran-pembenaran itu akan muncul. Pembenaran itu akan terus berulang dari generasi ke generasi. Hal seperti inilah yang terjadi di Indonesia. Praktik korupsi akan terus hadir jika pembenaran-pembenaran masih ada dalam kepala para pelakunya.

Menyingkirkan kebiasaan korupsi ini memang tidak mudah. Salah satu yang dapat dilakukan adalah membentuk kebiasaan baru yang bertentangan dengan perilaku korupsi itu sendiri. Kebiasaan diperhadapkan dengan kebiasaan, atau dalam hal ini adalah membentuk lingkungan yang jujur, bersih, dan bebas korupsi. Kebiasaan ini dapat dimulai dari diri sendiri. Akan tetapi, ini terdengar sangat klise. Lagi pula, sudah bertahun-tahun pendidikan karakter diajarkan di sekolah-sekolah,, tapi faktanya korupsi masih tetap terjadi juga. Mengenai pendidikan karakter, ada gagasan dari Wawan Kurniawan untuk Melawan Korupsi Dengan Sastra6. Menurutnya, sastra dapat menumbuhkan dan mengembangkan empati. Gagasan ini cukup menarik. Hanya saja, butuh waktu yang tidak sebentar untuk menanamkannya kepada generasi muda. Cara ini bisa menjadi solusi jangka panjang terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sepertinya tidak ada jalan lain selain dengan melawan. Diam bukanlah pilihan untuk melawan korupsi. Seluruh masyarakat harus melibatkan diri untuk memberantas praktik ini. Jika melihat praktik atau niat melakukan korupsi, laporkan. Ketakutan-ketakutan akan intimidasi atau semacamnya harus disingkirkan. Lagi pula, Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban (LPSK) hadir untuk memberikan perlindungan dan bantuan baik kepada saksi maupun korban. Kata Kasino, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Untuk itu, ketidakjujuran-ketidakjujuran itu harus dilawan agar Indonesia terbebas dari jeratan para koruptor. Dengan begitu, bangsa ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Amin.  







Catatan:






0 komentar: